Soal Ujian Tengah Semester PKN kelas X semester 1 Kurikulum 2013 kepingan pertama hingga soal kepingan keempat (soal nomor 31-40) yang telah admin publish tiruananya berbentuk pilihan ganda, maka untuk kepingan terakhir atau ke-5 dari goresan pena soal-soal MID PKN berbentuk essay/uraian.
Berikut, pola soal UTS pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kunci jawabanannya untuk siswa SMA/MAK/MA/SMK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 41.
41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 mengatakan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yculunatif (mengadii jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang)
42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yculunatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif yakni menciptakan undang-undang
- Kekuasaaan direktur yakni melakukan undang-undang
- Kekuasaaan yculunatif yakni mengadili jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. kekuasaan konstitutif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan legislatif
d. kekuasaan yculunatif
e. kekuasaan eksaminatif
f. kekuasaan moneter
44. Sebutkan pola forum pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu wacana skor-skor Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar skor-skor atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pengaplikasian dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang remaja ini, dijabarkan dari skor-skor Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan sumber kaidah aturan negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.
46. Sebutkan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo yakni organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.
47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal diberikut.
a. sifat memaksa
b. sifat monopoli
c. sifat meliputi tiruana (all-embracing)
48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk yakni tiruana orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.
49. Jelaskan dua konsepsi pokok wacana wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa maritim itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang berasumsi bahwa maritim itu yakni milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) sebab konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wacana kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan diberibadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan daerah tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk diberibadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.
Lanjut ke bahan sesudah UTS => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-5
Berikut, pola soal UTS pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kunci jawabanannya untuk siswa SMA/MAK/MA/SMK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 41.
41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 mengatakan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan direktur (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yculunatif (mengadii jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang)
42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yculunatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif yakni menciptakan undang-undang
- Kekuasaaan direktur yakni melakukan undang-undang
- Kekuasaaan yculunatif yakni mengadili jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. kekuasaan konstitutif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan legislatif
d. kekuasaan yculunatif
e. kekuasaan eksaminatif
f. kekuasaan moneter
44. Sebutkan pola forum pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu wacana skor-skor Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar skor-skor atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pengaplikasian dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang remaja ini, dijabarkan dari skor-skor Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan sumber kaidah aturan negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.
46. Sebutkan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo yakni organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.
47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal diberikut.
a. sifat memaksa
b. sifat monopoli
c. sifat meliputi tiruana (all-embracing)
48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk yakni tiruana orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.
49. Jelaskan dua konsepsi pokok wacana wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa maritim itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang berasumsi bahwa maritim itu yakni milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) sebab konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wacana kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan diberibadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan daerah tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk diberibadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.
Lanjut ke bahan sesudah UTS => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-5
Advertisement